Penggusuran Bangli di Bantaran Kali Jawa Barat:

Alasan, Dasar Hukum, Dampak, dan Respons Publik

Ringkasan: Sejak awal masa kepemimpinan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (2025), Pemerintah Provinsi bersama pemerintah kabupaten/kota melakukan penertiban bangunan liar di bantaran sungai di sejumlah wilayah—termasuk di Kabupaten Bekasi—dengan skala ratusan unit. Langkah ini memicu pro-kontra: pemerintah menekankan fungsi lingkungan dan mitigasi banjir, sementara sebagian warga mengeluhkan proses, kompensasi, dan sosialisasi yang dinilai kurang. (PERUMDA TIRTA BHAGASASI BEKASI)

Alasan Program

Pemerintah menyampaikan beberapa alasan utama untuk menertibkan bangli di bantaran sungai:

Mengembalikan fungsi sungai dan saluran air agar aliran tidak tersumbat dan mengurangi risiko banjir bagi kawasan hilir.
Pemulihan ruang terbuka hijau dan tepian sungai untuk kepentingan umum (akses, sanitasi, konservasi).
Penegakan tata ruang dan tanah negara — banyak bangunan dianggap berdiri di atas tanah negara atau di daerah sempadan sungai tanpa izin.
Gubernur menyatakan tujuan-tujuan tersebut sebagai bagian dari upaya pelestarian lingkungan dan mitigasi bencana. (PERUMDA TIRTA BHAGASASI BEKASI)

Dasar Hukum dan Kebijakan yang Digunakan

Pelaksanaan penertiban umumnya merujuk pada peraturan daerah dan perundangan yang mengatur ketertiban umum, tata ruang, serta kewenangan pengelolaan tanah negara dan sempadan sungai. Dalam pelaksanaan yang diberitakan, pemerintah daerah mengeluarkan surat edaran dan menegaskan rujukan pada Perda terkait ketertiban umum dan tata ruang (sebagai landasan lokal untuk pembongkaran/penertiban). Beberapa pengamat menyoroti bahwa keputusan eksekusi idealnya didahului pemberitahuan resmi, proses administratif, dan jaminan ganti rugi atau relokasi bila ada kewajiban negara. (Radarbekasi.id)

Dampak Positif

Pengurangan risiko banjir ketika bantaran yang sempit kembali bersih sehingga kapasitas aliran meningkat.
Pemulihan fungsi ekologis bantaran sungai—memperbaiki drainase, ekosistem riparian, dan potensi ruang terbuka hijau.
Penegakan aturan membuat sinyal bahwa tata ruang dan penggunaan tanah negara akan ditertibkan, yang penting untuk perencanaan kota jangka panjang.
Laporan humas pemerintah provinsi menyebutkan ratusan bangunan ditertibkan dengan alasan-alasan tersebut. (PERUMDA TIRTA BHAGASASI BEKASI)

Dampak Negatif dan Masalah Pelaksanaan

Kehilangan tempat tinggal dan mata pencaharian bagi warga yang sudah lama menempati bantaran sungai—terutama jika kompensasi/relokasi tidak jelas atau terlambat. Laporan lapangan menggambarkan warga yang diminta membongkar sendiri rumahnya tanpa kejelasan ganti rugi. (tirto.id)
Prosedur yang diprotes: ada keluhan proses yang dinilai dilakukan mendadak atau tanpa sosialisasi memadai sehingga menimbulkan konflik sosial. Beberapa warga dan tokoh lokal menyebut tindakan terkesan otoriter. (SINDOnews Daerah)
Potensi pelanggaran administratif bila eksekusi dilakukan tanpa lengkapnya dasar hukum perorangan (putusan pengadilan, surat perintah tertib, atau mekanisme ganti rugi/relokasi yang jelas). Pengamat berpesan agar tata cara administrasi ditaati untuk mengurangi risiko sengketa hukum. (Radarbekasi.id)

Respons dan Dukungan Masyarakat

Dukungan dari sebagian warga dan pemangku kepentingan yang terganggu oleh banjir atau yang mendukung penegakan tata ruang: mereka memuji ketegasan pemerintah karena berharap penertiban mengurangi banjir dan meningkatkan kualitas lingkungan. Pemerintah daerah melaporkan ratusan bangunan yang dibongkar dan menyatakan kesiapan memberikan bantuan hunian sementara bagi sebagian warga terdampak. (PERUMDA TIRTA BHAGASASI BEKASI)
Penolakan dan protes: ada warga yang menolak pembongkaran, memajang spanduk penolakan, atau curhat kepada pejabat karena menilai tidak ada pemberitahuan atau kompensasi memadai. Laporan juga mencatat aduan soal dugaan ketidakadilan dalam pemberian kompensasi dan adanya klaim pembayaran “ke oknum” oleh sebagian penghuni lama. (Berita Cikarang)
Kritik dari pengamat/tokoh lokal: sebagian tokoh dan pengamat menyoroti lemahnya koordinasi antar-institusi (dprd, pemkab, pemprov) dan meminta prosedur yang lebih humanis—mis. inventarisasi warga terdampak, skema relokasi, dan kompensasi yang jelas sebelum pembongkaran berlangsung. (Radarbekasi.id)

Catatan Kritis & Rekomendasi

Berdasarkan pola pemberitaan dan respons publik, beberapa poin penting agar penertiban efektif dan berkeadilan:

Transparansi & Sosialisasi: Rencana penertiban harus diumumkan lebih dahulu, dengan waktu yang memadai bagi warga untuk mempersiapkan diri.
Inventarisasi dan Verifikasi Kepemilikan: Pastikan siapa yang memang menempati tanah negara vs. yang mempunyai hak atas tanah; tindaklanjuti dengan dokumen resmi.
Skema Kompensasi/Relokasi yang Jelas: Bagi warga layak mendapat relokasi atau kompensasi sesuai aturan—dan mekanisme ini perlu diumumkan agar mengurangi konflik.
Keterpaduan Kebijakan: Koordinasi antara provinsi, kabupaten/kota, DPRD, dan instansi teknis (Dinas Lingkungan, Bappeda, dll.) perlu diperkuat agar tindakan bersifat legal, terukur, dan berkelanjutan.
Pendekatan Humanis: Selain tindakan fisik pembongkaran, program pendampingan sosial-ekonomi perlu dirancang untuk mengurangi dampak sosial.

Penutup

Program penertiban bangli di bantaran sungai Jawa Barat yang digagas/didorong oleh Gubernur Dedi Mulyadi dimotivasi oleh urgensi lingkungan dan mitigasi banjir. Namun, efektivitas dan legitimasi jangka panjangnya tergantung pada kepastian hukum, transparansi prosedural, serta keberpihakan terhadap penyelesaian nasib warga terdampak—apabila aspek-aspek ini tertangani baik, manfaat lingkungan dan keselamatan publik dapat tercapai tanpa menimbulkan luka sosial yang berkepanjangan. (PERUMDA TIRTA BHAGASASI BEKASI)

Sumber utama yang dipakai (dipilih untuk mewakili pemberitaan dan pernyataan resmi)

Laporan lapangan tentang penggusuran dan keluhan warga (Tirto — 28 Apr 2025). (tirto.id)
Pengumuman/siaran Humas terkait pembongkaran ratusan bangli (tirtabhagasasi / Humas Prov. Jabar — Jul 2025). (PERUMDA TIRTA BHAGASASI BEKASI)
Keterangan dan laporan resmi pemerintah kabupaten terkait penertiban (bekasikab.go.id). (Bekasi Kabupaten)
Liputan kritis dan kutipan warga yang kecewa (Sindonews — 15 Mar 2025; RadarBekasi analisis kebijakan). (SINDOnews Daerah)