Indonesia, 80 Tahun Merdeka:

Apakah Rakyat Sudah Merdeka Seutuhnya?

Apakah Pejabat Masih Mencintai Rakyatnya?

(Sebuah Refleksi atas Kesengsaraan yang Tak Kunjung Usai)

Delapan dekade sudah Republik Indonesia berdiri. Bendera merah putih berkibar dengan gagah setiap 17 Agustus, lagu kebangsaan berkumandang, dan pejabat berpidato tentang keberhasilan pembangunan. Namun di balik itu semua, fakta di lapangan tak bisa dibungkam: banyak rakyat yang masih hidup dalam penderitaan.

Rakyat di pelosok masih kesulitan mendapat air bersih, akses pendidikan masih timpang, dan harga kebutuhan pokok tak terjangkau oleh penghasilan buruh harian. Di kota besar, rakyat kecil digusur atas nama pembangunan. Belum lagi berita-berita mengenai tanah yang akan disita negara jika tak digunakan, rekening yang diblokir jika tidak aktif, dan permasalahan lain yang sepertinya menghantui masyarakat saat ini. Sementara itu, kesenjangan antara mereka yang berkuasa dan mereka yang bertahan hidup makin menganga.

Antara Cinta dan Kekuasaan

Di setiap momen kampanye, kita mendengar para pejabat berbicara tentang "cinta pada rakyat". Tapi benarkah cinta itu hadir dalam bentuk nyata?

Cinta kepada rakyat seharusnya bukan hanya narasi politik. Ia semestinya tampak dalam kebijakan yang berpihak, kejujuran dalam mengelola anggaran, dan keberanian untuk mendengar suara paling lemah. Tapi sayangnya, banyak pejabat yang justru menjadikan kekuasaan sebagai alat untuk memperbesar ego pribadi, memperkaya diri, dan memperkuat posisi politik.

Cinta berubah menjadi alat pencitraan. Rakyat hanya diingat saat butuh suara. Setelah itu, suara mereka tenggelam dalam rapat-rapat elite yang tidak menyisakan ruang bagi penderitaan rakyat kecil.

Egoisme Berbaju Jabatan

Ketika seorang pejabat lebih sibuk membangun pencitraan daripada infrastruktur untuk rakyat, itu bukan cinta—itu egoisme.

Ketika keputusan anggaran lebih banyak untuk fasilitas birokrat daripada layanan publik, itu bukan pengabdian—itu kerakusan.

Banyak dari mereka yang menjabat bukan untuk melayani, tapi untuk dilayani.

Mereka lebih takut kehilangan kursi daripada kehilangan kepercayaan rakyat. Inilah akar dari banyaknya kebijakan yang tidak menyentuh kebutuhan mendasar masyarakat.

Masih Adakah Cinta yang Tulus di Dalam Pemerintahan?

Tentu tidak semua pejabat seperti itu. Ada yang bekerja tanpa gembar-gembor, membangun sekolah di pelosok, memperjuangkan anggaran kesehatan, dan hadir saat rakyat tak punya suara. Namun jumlahnya sedikit. Dan seringkali, suara mereka tenggelam di tengah sistem yang korup dan politisasi kekuasaan. Tolak ukurnya yang paling mudah adalah lebih sering kita mendengar kasus korupsi pejabat daripada kisah kebaikan pejabat.

Kita membutuhkan lebih banyak pejabat yang benar-benar paham bahwa cinta kepada rakyat adalah tentang keberanian mengambil keputusan sulit demi kebaikan banyak orang, bukan demi kepentingan kelompok.

Rakyat Tidak Butuh Janji, Tapi Bukti

Cinta kepada rakyat tak cukup dengan spanduk ucapan selamat hari kemerdekaan. Tak cukup dengan pidato dan pesta. Yang dibutuhkan rakyat adalah:

Jika cinta itu nyata, maka penderitaan rakyat seharusnya bukan menjadi pemandangan rutin.

Cinta yang Hilang, atau Cinta yang Dihilangkan?

Mungkin cinta itu pernah ada saat mereka masih berdiri bersama rakyat. Tapi kekuasaan punya cara licik untuk menggerusnya. Atau jangan-jangan, sejak awal, cinta itu hanyalah ilusi yang dibungkus janji?