“Impor Ilegal Pakaian Thrifting: Dampaknya pada Industri Mode, Pajak Negara, dan Strategi Bisnis Berkelanjutan”

Pengantar

Maraknya impor ilegal pakaian thrifting di Indonesia bukan sekadar isu perdagangan, tetapi telah menjadi ancaman strategis bagi keberlangsungan industri tekstil nasional dan penerimaan pajak negara. Di tengah meningkatnya tren thrifting dan lonjakan permintaan akan pakaian bekas murah, praktik dumping limbah tekstil dari negara maju kian memperburuk situasi dengan membanjiri pasar lokal melalui jalur yang tidak resmi dan tanpa beban pajak. Kondisi ini menciptakan persaingan tidak sehat bagi pelaku industri dalam negeri, melemahkan ekosistem bisnis yang berorientasi keberlanjutan, dan memunculkan risiko kesehatan serta ketidakpastian regulasi. Artikel ini membahas keterkaitan antara dumping, thrifting, impor ilegal, dan pajak, serta urgensi strategi penanganan yang perlu dipahami oleh para pemimpin bisnis dan pembuat kebijakan.

Berikut penjelasan lengkap mengenai istilah dumping, thrifting, pakaian thrifting, impor ilegal, pajak, serta bagaimana semuanya saling berkaitan dalam kasus impor ilegal pakaian thrifting yang marak di Indonesia.

1. Dumping

Dumping adalah praktik menjual barang ke luar negeri dengan harga yang jauh lebih rendah daripada harga di negara asal, bahkan bisa lebih rendah dari biaya produksinya.
Tujuannya sering untuk:

menghabiskan stok,
memasuki pasar negara lain,
atau menyingkirkan produk pesaing.

Dalam konteks pakaian, banyak negara maju yang mengekspor baju bekas (secondhand) dalam jumlah besar dengan harga sangat murah, yang bisa dianggap sebagai dumping limbah tekstil.

2. Thrifting

Thrifting adalah aktivitas membeli barang bekas layak pakai (terutama pakaian) dengan harga murah, biasanya di toko barang bekas, pasar loak, atau toko daring.
Tujuannya bisa:

hemat biaya,
bergaya vintage,
atau mendukung keberlanjutan (mengurangi limbah).

3. Pakaian Thrifting

Pakaian thrifting adalah pakaian bekas yang dijual kembali, sering kali berasal dari luar negeri.
Barang ini biasanya:

berupa baju sumbangan dari masyarakat negara maju,
dikumpulkan dan di-bale (dipadatkan),
kemudian dijual ke negara lain sebagai barang bekas murah.

4. Impor Ilegal

Impor ilegal adalah kegiatan memasukkan barang ke suatu negara tanpa mematuhi aturan resmi, misalnya:

tanpa izin,
tidak melalui pemeriksaan bea cukai,
tidak membayar pajak atau bea masuk,
mengimpor barang yang dilarang.

Di Indonesia, impor pakaian bekas dilarang (Permendag No. 40/2022), sehingga semua pakaian thrifting dari luar negeri yang masuk adalah impor ilegal.

5. Pajak

Pajak dalam konteks impor adalah pungutan negara atas barang yang masuk, termasuk:

Bea Masuk
PPN (Pajak Pertambahan Nilai)
PPh impor

Jika impor tidak dilaporkan atau dilakukan secara gelap, pajak ini tidak dibayar, sehingga negara mengalami kerugian.

Keterkaitan Semua Istilah dalam Kasus Impor Ilegal Pakaian Thrifting di Indonesia

Fenomena ini saling berhubungan sebagai berikut:

1. Dumping → Sumber barang thrifting murah

Negara maju memiliki kelebihan limbah tekstil. Untuk mengurangi biaya pemusnahan, mereka mengekspor baju bekas dengan harga sangat rendah. Praktik ini masuk kategori dumping limbah tekstil.

Pakaian-pakaian tersebut kemudian masuk ke pasar Indonesia.